Sudah Saatnya Dekrit Presiden 23 Juli 2001 Dijalankan


Masih ingatkah kita akan Dekrit kedua di negeri ini yang gagal??? Dinihari, 23 Juli 2001, tepat pukul 01.17 WIB, Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan Maklumat Presiden RI yang kemudian dikenal dengan Dekrit Gus Dur. Di dalam dekrit yang dibacakan salah seorang jurubicara presiden, Yahya C. Staquf, itu Gus Dur menegaskan bahwa telah terjadi krisis konstitusional yang memperparah krisis ekonomi dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Dengan segala pertimbangan itu, dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, Gus Dur menegaskan bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dirinya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan tiga hal pokok, sebagai berikut:

Pertama, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI; kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun; dan ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu.

Seperti kita ketahui bersama bahwa dekrit tersebut memicu kontroversi dan saya rasa masih menyimpan sebuah misteri. Apapun itu, kita juga tahu bahwa akhirnya Gus Dur kalah. Terus apa hubungannya dengan judul tulisan ini. Saya mencoba menyampaiakn pendapat saya tentang kisruh politik yang terus melanda negeri ini. Mungkin kita memang seharusnya melaksanakan dekrit tersebut. Pertama masalah pembekuan DPR/MPR, kita tahu bersama sekarang ini masalah seolah tak pernah lepas dari DPR. Setiap masalah yang terjadi di negara ini selalu ada saja hubungannya dengan DPR dan yang terparah adalah masalah korupsi yang secara umum berasal dari lembaga ini, seperti kasus suap wisma atlet yang sekarang sedang berkembang. Belum lagi masalah internal DPR mulai ribut masalah renovasi ruang banggar hingga masalah ribut snack berharga 20 ribu yang diprotes anggota DPR. Saya merasa sudah terlalu fatal kebrobrokan yang terjadi di lembaga ini sehingga pemulihan secara perlahan sangat sulit dilakukan sehingga perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh, salahsatunya dengan cara membekukan atau membubarkannya.

Saya teringat cerita dosen saya yang juga seorang profesor. Beliau mengatakan keberadaan para anggota DPR sebagai perwakilan rakyat sudah tidak relevan lagi karena mereka membawa kepentingan partai bukan kepentingan rakyat. Mari kita bayangkan bahwa di DPR sana yang ada hanyalah anggota dewan dari partai pemerintah dan partai oposisi. Dimana ketika diambil keputusan yang biasanya berujung perhitungan suara selalu saja partai-partai pemerintahan menang karena sudah barang tentu semua anggota DPR satu suara sesuai basis masing-masing. Dosen saya juga berpendapat bahwa seharusnya setelah jadi anggota DPR mereka harus keluar dari partai sehingga mereka benar-benar fokus pada kepentingan rakyat bukan partai saja. Dari sini saya hanya bisa meng-iya-kan pendapat dosen saya tersebut.

Kedua, dekrit mengenai pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Isi dekrit ini menurut saya merupakan tindak lanjut dari pembubaran DPR/MPR yang sudah tak sesuai fungsinya. Dengan mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh akan benar-benar menghidupkan demokrasi. Sekarang ini memang kita ketahui bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat tapi itu hanya teori belaka. Kekuasaan tertinggi sampai sekarang belum tersa untuk rakyat.

Ketiga, masalah pembekuan partai. Mungkin sudah saatnya kita mengatur secara ketat partai-partai di negara kita yang jumlahnya sangat banyak. Mungkin Dapat kita awali perubahan dengan membubarkan semua partai yang ada dan memulai sistem dunia perpolitikan yang baru. Denagn sistem ini, nantinya diharapkan sistem perpolitikan benar-benar lepas dari sistem lama yang sudah bobrok.

Semua itu tentunya harus dibarengi denganpengawasan dari seluruh rakyat. Hal terpenting lainnya adalah kecermatan kita menerapkan budaya ramah dan budaya terima kasih yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa budaya-budaya tersebut dapat memicu adanya korupsi. Pada dasranya budaya tersebut adalah budaya yang sangat baik dan elegan. Namun, orang-orang kadang menyalah artikan dan malah memanfaatkannya dalam hal korupsi.

Demikianlah pendapat saya melihat kisruhnya dunia perpolitikan Indonesia yang semakin menjadi-jadi. Setiap kasus selalu tertutupi kasus lain tanpa adanya solusi tuntas dari setiap masalah. Saya berharap adanya sebuah dekrit yang bakal memberikan perubahan yang nyata sehingga bisa memberikan manfaat yang terasa untuk rakyat Indonesia.

About Asyhar


6 responses to “Sudah Saatnya Dekrit Presiden 23 Juli 2001 Dijalankan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: